Senin, 17 November 2014

PELANGGARAN KASUS ETIKA BISNIS DI DALAM NEGRI

PENDAHULUAN
  •   Latar Belakang
       Dalam dunia bisnis yang memiliki tingkat persaingan yang ketat, setiap pelaku bisnis dituntut untuk berfikir lebih kreatif lagi agar dapat memajukan usaha bisnisnya. Kreatifitas para pelaku bisnis ini ada yang bersifat positif namun tak jarang pula yang bersifat negatif.  Hal seperti ini harus diantisipasi oleh semua para pelaku bisnis yang terjun dalam dunia ini.  Etika atau norma dalam melakukan kegiatan bisnis dapat mengurangi dampak negatif dari persaingan yang sangat ketat.
         Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat.  Etika dapat mengatur setiap tingkat laku para pelaku bisnis agar tidak keluar dari norma kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia.
  • Pengertian Etika Bisnis
Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat.  Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat.
Etika bisnis adalah kajian yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.  Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.  Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa serta diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.  Misalnya seorang pengusaha yang memiliki etika bisnis biasanya adalah seorang yang jujur dan amanah.  Etika bisnis ini diwujudkan karena tuntutan dari pergerakan terhadap meningkatnya berbagai praktek yang tidak sehat dalam dunia bisnis, misalnya layanan yang tidak memuaskan.
Perusahaan menyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja yang unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.  Etika bisnis dapat menjadi standard dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang professional.
Menurut Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Management Journal (1988) yang berjudul Managerial Ethics Hard Decision on Soft Criteria, terdapat tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita yaitu :
a.      Utillitarian Approach  :  Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya.  Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
b.    Individual Rights Approach  :  Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati.  Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
c.   Justice Approach        :  Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

2.4  Prinsip-Prinsip Etika Bisnis
Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat.
Menurut Sonny Keraf (1998) prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut :
a.   Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.
b.   Prinsip kejujuran, terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran.  Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.  Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding.  Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
c.    Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlukan  secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
d.   Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
e.     Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnisnya dengan tetap menajaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.

Etika bisnis dapat dilaksanakan dalam tiga tahapan.  Tiga tahapan ini membahas kegiatan ekonomi dan bisnis.  BErikut tiga tahapan tersebut :
1.    Tahap Makro                      : Etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi total.
2.    Tahap Meso (Menengah)    : Etika bisnis mempelajari persoalan etika dalam organisasi.
3.    Tahap Mikro                       : Memusatkan perhatiannya pada persoalan individual sehubungan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis.


Perselisihan Hak Paten

Dalam Etika Bisnis yang namanya perselisihan adalah hal yang wajar kalau masih menyangkut masalah kesalah pahaman, namun hal yang wajar pun dapat berakibat fatal karena dapat menurunkan brand image dan harga produk itu sendiri. Istilah hak paten misalnya, banyak perusahaan yang mempunyai hak eksklusif akan suatu logo, teknologi, bentuk dan inovasi barang dan masih banyak lagi yang dapat dijadikan kesalah pahaman yang wajar ini, maklum sebagai manusia kita punya rasa khilaf, namun adakalanya peraturan mengenai peselisihan mengenai hak paten harus dibuat agar tak ada kata khilaf bagi para inovator atau pelaku bisnis. Hak Paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1).


Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten. Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non obvious). Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan. Misalnya pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan.

Dalam penerapannya rupanya hak paten ini masih menjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam hal ini pelaku bisnis, berikut kutipan beberapa kasus mengenai perselisihan ini :

  • ·         Cap Kaki Tiga dan Cap Badak

Pengadilan Niaga Jakarta memang sudah memutus sengketa merek dan hak cipta larutan penyegar Cap Kaki Tiga dan Cap Badak. Namun, putusan pengadilan itu tak menghentikan perseteruan antar produsen larutan penyegar Cap Kaki Tiga yaitu Wen Ken Drug Co PTE Ltd (WKD) dengan PT Sinde Budi Sentosa (SBS), pemilik merek Cap Badak. Sengketa baru muncul diantara kedua produsen tersebut sampai ke tudingan persaingan curang. Tudingan itu dilayangkan PT Kinocare Era Kosmetindo (KEK) sebagai penerima lisensi ekslusif WKD pada SBS. WKD menuding SBS sengaja menghancurkan bisnis yang telah dibangun selama puluhan tahun. SBS berupaya mengacaukan dan menganggu perkembangan perdagangan dari produk Cap Kaki Tiga, khususnya larutan penyegar. Hal ini terlihat dari upaya sistematis yang dilakukan SBS. Upaya yang dilakukan SBS adalah mengatakan produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga telah diganti dengan produk merek Cap Badak. Kemudian menggugat secara perdata. Tak cukup sampai pada langkah itu. SBS melaporkan KEK dan distributornya ke polisi dengan tuduhan menjual, menggunakan merek tanpa hak, dan memperdagangkan produk secara ilegal. “Padahal, merek Cap Kaki Tiga yang beredar saat ini terdaftar secara sah di Dirjen HKI dan mendapat izin edar dari BPOM,” ucap Direktur Utama PT KEK Harry Sanusi dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/2). Harry menilai tindakan SBS membuat bisnis larutan penyegar Cap Kaki Tiga menjadi payah. Laporan ke kepolisian telah membuat pedagang dan pengecer Cap Kaki Tiga ketakutan. Akibatnya, kerugian pun tak dapat dihindari. Harry enggan menyebutkan potential lost akibat tindakan SBS. Dia berdalih SBS tidak pernah memberikan laporan produksi. Sehingga, baik WKD dan KEK tidak dapat mengetahui permintaan pasar yang sebenarnya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan KEK, pasar larutan penyegar Cap Kaki Tiga adalah Rp800 miliar per tahun. 

Managing DirectorWen Ken Group,Fu Siang Jeen juga merasa kesal atas tindakan SBS. Sebagai pemilik dan pemegang merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga berlogo Kaki Tiga dan Lukisan Badak ini meminta kepastian hukum dalam melakukan investasi di Indonesia. Fu sependapat SBS secara sistematis melakukan perbuatan curang dengan mengambil alih lukisan badak miliknya. Soalnya, Fu bersikeras bahwa perusahaannya merupakan pemilik sah dari Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dan tulisan ‘Larutan Penyegar’dalam bahasa Indonesia dan Arab ini. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Fu membuktikannya dengan merujuk pada saat asal muasal pendirian WKD. Didirikan sejak tahun 1937 oleh empat rekanan asal China yaitu Chong Tang Seong, Foo Yew Ming, Chan Sang Koon, dan Foo Yin, mendirikan perusahaan ini dengan merek Cap Kaki Tiga dengan salah satu produknya adalah larutan penyegar. Merek ini sejak pertama kali diproduksi dikemas dengan lukisan badak yang berdiri di atas batu, latar belakang berupa gambar gunung, sungai, dan sawah, serta tulisan larutan penyegar dalam bahasa Indonesia dan Arab bersama-sama dengan logo Cap Kaki Tiga sebagai satu kesatuan. Dia paparkan, pendaftaran merek Cap Kaki Tiga beserta etiketnya di Singapura pada 14 Februari 1940 dan Malaysia pada 30 April 1951. Bukti itu diperkuat dengan satu iklan di surat kabar terbesar di Singapura pada 28 Oktober 1960. Karena ingin merambah pasar Indonesia, Direktur WKD Fu Weng Leng memberikan kewenangan kepada Direktur Utama SBS,Budi Yuwono. Yaitu memproduksi dan memasarkan produk Cap Kaki Tiga di Indonesia pada 8 Februari 1978. Dengan secarik kertas berbahasa Mandarin, kerjasama pun terjalin. Kerjasama ini memiliki dua poin utama. SBS mengurus pendaftaran merek dagang dan semua tentang pendaftaran hak kekayaan intelektual di Indonesia. WKD memberikan izin kepada SBS untuk memproduksi dan memasarkan produknya.

Seiring perjalanan, WKD mensinyalir SBS tidak melakukan perjanjian dengan baik. SBS tidak mendaftarkan etiket dagang Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sebagaimana mestinya milik WKD. Justru, SBS mendaftarkan merek Badak yang merupakan salah satu unsur pokok yang merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari merek Cap Kaki Tiga. SBS tidak membayar royalti secara tepat waktu. Tidak melaporkan laporan produksi atau penjualan produk-produk menggunakan merek Cap Kaki Tiga secara periodik. Serta SBS juga menghilangkan gambar atau logo Kaki Tiga dari kemasan produk Cap Kaki Tiga. Melihat hal ini, WKD pun merevisi surat penunjukan tertanggal 8 Februari 1978. Lalu membuat sebuah perjanjian lisensi lengkap. Namun, SBS tidak sepakat. Alhasil, WKD berhenti bekerja sama dengan SBS pada 2008  dan memberikan lisensi ekslusif kepada PT Kinocare Era Kosmetindo (KEK) pada 2011. Kuasa Hukum SBS Arif Nugroho membantah tudingan-tudingan yang dilakukan WKD. SBS tidak berupaya menghancurkan bisnis dan pasar produk Larutan Cap Kaki Tiga. WKD malah dituding mengacaukan pasar Larutan Penyegar Cap Badak. Soalnya, Cap Kaki Tiga masih menjual produk-produknya dengan menggunakan unsur-unsur merek Cap Badak. Terkait tudingan adanya upaya sistematis yang dilakukan SBS untuk menguasai gambar badak dengan menghilangkan Cap Kaki Tiga, Arif lagi-lagi membantah. Menurut Arif, pada awalnya SBS dan WKD memang terjadi kesepakatan untuk mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga. Namun, WKD tidak meminta SBS untuk mendaftarkan Cap Kaki Tiga beserta gambar badak dan tulisan larutan penyegar dalam bahasa Indonesia dan Arab. WKD hanya meminta mendaftarkan logo Cap Kaki Tiga. “Jadi, sah-sah saja jika SBS mendaftarkan gambar badak dan tulisan penyegar. Lagi pula saat itu, WKD memang tidak ada gambar badaknya,” ujar Arif ketika dihubungi hukumonline, Rabu (20/2).

Menengahi hal ini, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi melihat pertikaian mengenai hak kekayaan intelektual dengan persaingan usaha adalah isu yang sangat rawan. Menurutnya, pertikaian ini memang tidak dapat dipisahkan secara tegas. Perlu sikap yang hati-hati dalam melihat isu ini. Untuk itu, Nawir meminta agar majelis hakim mempertimbangkan aspek persaingan usaha ketika memutus perkara hak kekayaan intelektual. Soalnya, implikasi putusan tersebut dapat mengubah struktur pasar yang berbeda. Sehingga dapat merusak iklim usaha dan mengarah pada praktik monopoli di pasar. “Irisannya sangat kuat. Untuk itu, perlu diperhatikan aspek persaingan usahanya,” jelas Nawir ketika dihubungi hukumonline.

Analisis: 


dari kasus di atas saya menyimpulkan bahwa sikap yang di lakukan PT Kinocare Era Kosmetindo (KEK) amatlah tidak terpuji karna PT KEK telah menyebarkan berita bohong mengenai brand image Cap Kaki Tiga yang sudah di ganti menjadi Cap Badak, dan hal itu berdampak langsung pada minat konsumen yang percaya akan berita tersebut, dan solusi dari kasus ini mungkin dapat di tindak langsung oleh lembaga terkait seperti Badan Arbitrase dan Meddiasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Lembaga itu dibentuk pada 2011. Lembaga tersebut kini memiliki arbiter yang ahli di bidang hak kekayaan intelektual. Peranan lembaga BAM HKI untuk menyelesaikan sengketa kini dirasa diperlukan oleh pengusaha di tengah meningkatnya komersialisasi aset hak kekayaan intelektual. 

Referensi :
id.wikipedia.org
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512598663e72d/perseteruan-produsen-larutan-penyegar-berlanjut
http://lailasoftskill.blogspot.com/2013/10/2-etika-dalam-bisnis.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar